Dokumen

Buku saku ini disusun sebagai panduan praktis bagi petani kelapa sawit untuk mengelola kebun secara berkelanjutan. Berbagai aspek penting dibahas dalam buku ini, mulai dari pemupukan dan identifikasi kekurangan hara, penunasan, dan pemanenan. Buku ini juga memuat panduan keselamatan kerja (K3), serta prinsip No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) yang menekankan pentingnya konservasi tanah dan air, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta praktik agroforestri. Melalui pendekatan yang mudah diterapkan di lapangan, buku ini bertujuan untuk mendorong praktik pertanian yang bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan ekonomi petani kelapa sawit di Indonesia.

Modul ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Sekolah Lapang Kolaboratif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, dan Indragiri Hulu. Disusun oleh Sulusulu Foundation dengan dukungan dari Earthworm Foundation, modul ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, hingga komunitas lokal dalam mendorong pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui pendekatan pembelajaran partisipatif, petani tidak hanya diajak memahami praktik pertanian yang baik secara teknis, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama dan dalam kelompok,  serta dipersiapkan untuk membentuk kelembagaan tani yang kuat guna membangun ketangguhan ekonomi dan ekologi masyarakat tani. 

Panduan ini disusun untuk membantu fasilitator dalam melaksanakan studi penguasaan lahan (Land Tenure Study/LTS) dan pemetaan partisipatif (Participatory Mapping/PM) di lapangan, sebagai upaya meningkatkan sekuritas lahan masyarakat. Melalui proses identifikasi, dokumentasi, dan pemetaan hak atas tanah, panduan ini memberikan arahan praktis dalam mengidentifikasi subjek, objek, dan jenis penguasaan atas tanah, yang menjadi dasar penting untuk meminimalkan potensi konflik tenurial di masa mendatang. Dengan menekankan proses berbasis data, dialog, dan kepercayaan antar pihak, panduan ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang transparan dan bertanggung jawab, baik oleh komunitas maupun pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah dan perusahaan. 

Panduan ini disusun sebagai acuan praktis bagi perusahaan kelapa sawit dalam mengelola pekerja dengan status Perjanjian Kerja Harian (PKH) secara adil dan bertanggung jawab. Disusun melalui kolaborasi antara Earthworm Foundation, GAPKI, dan JAPBUSI, panduan ini memuat dasar hukum, definisi dan konsep dasar, realitas lapangan, prinsip perlindungan pekerja, tahapan implementasi, hingga contoh surat perjanjian kerja. Fokus utamanya adalah memastikan pemenuhan hak dan kewajiban pekerja harian, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif, serta meminimalkan risiko bisnis akibat praktik ketenagakerjaan yang tidak sesuai ketentuan. Melalui pendekatan transformasi tenaga kerja dan kepatuhan hukum, panduan ini diharapkan dapat mendorong industri kelapa sawit Indonesia menuju sistem kerja yang lebih bertanggung jawab dan berdaya saing secara sosial dan ekonomi. 

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi tim operasional maupun pihak lain dalam mengimplementasikan program konservasi di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pendekatan konservasi berbasis komunitas. Dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat, panduan ini mengarahkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program konservasi yang mencakup perlindungan, restorasi, pembibitan, dan pemantauan biodiversitas. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat kelembagaan lokal, mendukung mata pencaharian berkelanjutan, serta menciptakan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. 

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang ingin memfasilitasi proses perencanaan tata guna lahan secara partisipatif menuju terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan wilayah yang lebih baik dan berkelanjutan. PLUP mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyusun rencana penggunaan lahan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Proses ini meliputi pengumpulan data, pemetaan aset wilayah, identifikasi isu strategis, serta penyusunan program dan kebijakan tata ruang desa secara kolaboratif. PLUP menjadi alat penting untuk membangun tata kelola sumber daya, mengurangi potensi konflik lahan, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa. 

Panduan ini disusun sebagai pedoman praktis bagi para pihak yang berperan sebagai pendamping maupun pemberi dukungan dalam proses penyelesaian konflik yang kerap muncul dalam pengelolaan SDA, khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan. Berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, panduan ini membahas konsep dasar, sumber, dan dinamika konflik, serta metode penyelesaian non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi. Selain itu, panduan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai materi pelatihan, sosialisasi, dan diskusi peningkatan kapasitas. Dengan menekankan pentingnya partisipasi semua pemangku kepentingan, panduan ini bertujuan membangun proses resolusi yang adil, kolaboratif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat hubungan sosial dan mencegah konflik berulang di masa depan.