Komitmen Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat and No Exploitation/NDPE) kini telah menjadi standar yang semakin penting dalam perdagangan minyak sawit global. Jika sebelumnya NDPE dipandang sebagai komitmen sukarela, saat ini prinsip tersebut semakin menjadi prasyarat untuk mengakses pasar, memengaruhi cara perusahaan mengelola rantai pasoknya.
Meski demikian, penerapan NDPE di lapangan masih belum merata. Mengubah komitmen menjadi praktik nyata membutuhkan pemahaman mendalam terhadap realitas yang kompleks di berbagai wilayah penghasil sawit. Kondisi ini juga terlihat di Aceh, Indonesia, di mana hutan, sumber penghidupan masyarakat, dan produksi kelapa sawit saling terkait erat.
Di banyak wilayah produksi, ketertelusuran rantai pasok sering kali melemah setelah tingkat pabrik, hal ini dikarenakan jaringan pemasok semakin tersebar dan bersifat informal. Petani kecil yang memiliki peran penting dalam produksi sawit belum seluruhnya terintegrasi ke dalam sistem ketertelusuran maupun program keberlanjutan. Akibatnya, masih terdapat celah yang dapat menyulitkan identifikasi berbagai risiko, seperti deforestasi, pembukaan lahan gambut, tantangan ketenagakerjaan, hingga konflik lahan.
Menjawab tantangan tersebut tidak cukup hanya melalui komitmen perusahaan semata. Dibutuhkan upaya nyata di tingkat lanskap, di mana pemerintah daerah, masyarakat, pemasok, serta perusahaan berkolaborasi dalam ekosistem dan rantai pasok yang sama.
Berangkat dari realitas tersebut, Yayasan Hutan Tropis (YHT)-terafiliasi sebagai pelaksana kegiatan Earthworm Foundation (EF) di Indonesia-bersama Swisscontact memfasilitasi Forum Bisnis Lokal NDPE Aceh pada Februari 2026. Forum ini mempertemukan lebih dari 60 peserta yang mewakili 53 institusi, mulai dari pemerintah, perusahaan, lembaga sertifikasi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku pasar. Pembahasan yang didiskusikan berfokus pada bagaimana komitmen NDPE global dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang bermanfaat bagi manusia dan alam.
Tanpa Deforestasi dan Tanpa Gambut: Melampaui Komitmen
Upaya mencegah deforestasi dan melindungi lahan gambut tidak cukup hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada bagaimana lahan dikelola di seluruh lanskap.
Di Aceh, Yayasan Hutan Topis (YHT)-Earthworm Foundation (EF) bekerja sama dengan perusahaan, pemasok, petani kecil, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk membantu mewujudkan komitmen NDPE ke dalam aksi nyata di lapangan. Salah satu fokus utama adalah memperkuat sistem ketertelusuran serta mendukung penerapan pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) dalam rantai pasok.
Dukungan ini mencakup penguatan ketertelusuran, identifikasi dan pemantauan kawasan konservasi, pemantauan keanekaragaman hayati, restorasi kawasan sempadan sungai, hingga rehabilitasi hutan di dalam area konsesi. Melalui kolaborasi dengan delapan perusahaan, lebih dari 10.000 hektare kawasan di dalam konsesi berhasil dilindungi dalam periode 2021 hingga 2025.
Forum ini juga menyoroti bagaimana pemasok dapat memperkuat implementasi NDPE apabila didukung oleh panduan yang praktis serta keterlibatan yang berkelanjutan.
Seperti yang disampaikan oleh Sri Marlina Berubarus, Koordinator Keberlanjutan di PT Aceh Trumon Anugerah Kita Kita, “Awalnya, pemahaman kami mengenai NDPE masih terbatas. Namun, dengan dukungan dari YHT-EF dan pembeli kami, kami berhasil memperkuat implementasi di lapangan dan kini ketertelusuran rantai pasok telah mencapai 100%. Upaya ini mencakup perbaikan praktik ketenagakerjaan, termasuk pencegahan pekerja anak, serta perluasan pemahaman mengenai NDPE bagi para pemasok melalui pendampingan dan keterlibatan yang berkelanjutan.”
Sri Marlina Berubarus, Koordinator Keberlanjutan di PT Aceh Trumon Anugerah Kita Kita, berbagi perjalanan perusahaan dalam menerapkan komitmen NDPE dalam Forum Bisnis Lokal NDPE Aceh.
Meski keterlibatan pelaku rantai pasok menjadi bagian penting, keberhasilan implementasi juga bergantung pada tata kelola lahan yang kuat di tingkat masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, YHT-EF turut mendorong penguatan tata kelola melalui Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif (Participatory Land Use Planning/PLUP) dan Pemetaan Partisipatif dan Studi Hak Tenurial (Participatory Mapping and Land Tenure Studies/PM-LTS). Melalui pendekatan ini, masyarakat bekerja sama dengan para pemangku kepentingan setempat untuk memperjelas batas wilayah desa, mengidentifikasi kawasan bernilai konservasi, memperkuat pengaturan tata guna lahan, serta memperkuat kepastian tenurial melalui proses partisipatif.
Pendekatan tersebut mampu membantu mengurangi potensi konflik lahan, meningkatkan kejelasan pemanfaatan ruang, serta memperkuat peran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, upaya mencegah deforestasi tidak hanya berfokus pada perlindungan kawasan hutan, tetapi juga pada penguatan sistem tata kelola yang mampu mendukung keseimbangan antara masyarakat dan konservasi.
Tanpa Eksploitasi: Lapisan Tersembunyi
Sebagian risiko dalam implementasi NDPE yang paling sulit diidentifikasi adalah risiko yang tidak tampak secara langsung. Jika deforestasi semakin mudah dipantau melalui teknologi satelit dan sistem ketertelusuran, risiko ketenagakerjaan dan eksploitasi sering kali tersembunyi di dalam jaringan sumber pasok yang terfragmentasi.
Dalam rantai pasok yang kompleks, terutama yang melibatkan petani kecil dan perantara, pengawasan terhadap kondisi kerja menjadi lebih sulit dilakukan.
Aryo Gustomo, Direktur Jaminan di Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), menyampaikan “Tantangan terkait eksploitasi menjadi salah satu isu yang semakin mendapat perhatian dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti upah dan praktik kerja paksa, kini menjadi fokus utama, terutama di pasar Eropa.”
Aryo Gustomo, Direktur Jaminan di Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam Forum Bisnis Lokal NDPE Aceh.
Implementasi NDPE yang efektif tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan. Upaya ini juga perlu memastikan adanya sistem yang melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan transparansi, serta mendorong penerapan praktik yang bertanggung jawab di seluruh rantai pasok.
Sejak 2021, YHT-EF telah mendampingi tujuh perusahaan dalam memperbaiki kondisi kerja bagi 2.315 pekerja. Pendampingan tersebut mencakup penguatan aspek kesehatan dan keselamatan kerja, penyediaan alat pelindung diri (APD), pemeriksaan kesehatan, akses terhadap jaminan sosial, perbaikan kebijakan terkait upah dan jam kerja, serta langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dihadapi pekerja perempuan dan pekerja anak.
Selain dukungan teknis, YHT-EF juga bekerja sama dengan perusahaan dan kelompok kerja ketenagakerjaan untuk memperkuat pemahaman bahwa praktik ketenagakerjaan yang adil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen NDPE. Sejumlah perusahaan menunjukkan kemajuan dalam menerapkan praktik ketenagakerjaan yang lebih proaktif, antara lain melalui forum bipartit, penguatan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, serta penghormatan terhadap kebebasan berserikat. Meskipun masih terdapat kesenjangan dalam aspek seperti formalisasi hubungan kerja dan konsistensi implementasi di lapangan, pengalaman ini menunjukkan bahwa perbaikan kondisi kerja membutuhkan keterlibatan yang berkelanjutan dan tindak lanjut yang konsisten.
Menyelaraskan Perspektif dalam Rantai Pasok
Diskusi dalam forum ini menyoroti bahwa banyak tantangan terkait NDPE tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Hal ini terutama ketika rantai pasok masih terfragmentasi dan visibilitas terhadap sumber pasok di luar tingkat pabrik masih terbatas. Karena itu, penguatan implementasi NDPE perlu dimulai dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan pemasok di seluruh rantai pasok.
Nofri Iswandi, Manajer Rantai Pasok dan Transformasi Yayasan Hutan Topis (YHT)-Earthworm Foundation (EF), menyampaikan “NDPE dimulai dari pemetaan rantai pasok dan ketertelusuran hingga ke tingkat kebun. Kolaborasi antara petani kecil, pengepul, dan jenama menjadi kunci untuk memperkuat implementasinya.”
Seperti Apa Kemajuan Implementasi NDPE di Lapangan
Di lanskap Aceh, implementasi NDPE semakin terlihat melalui kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, pemasok, dan pemerintah daerah. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari penguatan ketertelusuran dan penerapan pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) serta Stok Karbon Tinggi (SKT) dalam rantai pasok, hingga perencanaan tata guna lahan partisipatif, pemantauan hutan berbasis masyarakat, dan penguatan sinergi antara tata kelola daerah dengan komitmen keberlanjutan.
Dalam sambutannya, Cut Huzaimah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, menegaskan“Forum ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat pemahaman, implementasi, dan komitmen terhadap NDPE, sehingga kelapa sawit Aceh dapat diterima di pasar global. NDPE harus diterapkan tidak hanya oleh perusahaan, tetapi juga oleh petani kecil.” Upaya tesebut menunjukkan bahwa implementasi NDPE bukanlah sebuah aksi yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, namun proses yang membutuhkan koordinasi, kepercayaan, serta komitmen jangka panjang.
Cut Huzaimah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, memberikan sambutan pembukaan dalam Forum Bisnis Lokal NDPE Aceh di Medan.
Melangkah Maju: Dari Upaya yang Terfragmentasi Menuju Aksi Kolektif
Memperluas implementasi NDPE di seluruh rantai pasok, khususnya di kalangan petani kecil, membutuhkan keselarasan yang lebih kuat antara tuntutan pasar, kerangka kebijakan, dan realitas di lapangan.
Diskusi dalam Forum Bisnis Lokal NDPE Aceh menyoroti sejumlah prioritas ke depan. Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya memperkuat koordinasi melalui reaktivasi Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang didukung dengan rencana kerja yang lebih jelas di antara para pihak.
Para peserta juga menyoroti perlunya komitmen yang lebih kuat untuk mencegah ekspansi perkebunan kelapa sawit ke kawasan hutan, sembari terus meningkatkan sistem Ketertelusuran hingga ke Perkebunan (Traceability to Plantation /TTP) di kalangan pemasok agar sejalan dengan komitmen NDPE dan ekspektasi pasar.
Pada saat yang sama, diskusi menegaskan bahwa implementasi tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan. Keterlibatan yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran di kalangan petani, masyarakat, dan pelaku rantai pasok tetap menjadi faktor penting untuk memastikan komitmen keberlanjutan dipahami dan diterapkan secara efektif.
Konflik lahan dan ketidakjelasan batas wilayah juga diidentifikasi sebagai tantangan yang masih memengaruhi implementasi. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa penguatan tata kelola lahan, pemetaan partisipatif, serta proses penyelesaian konflik secara kolaboratif tetap menjadi hal penting dalam mengurangi risiko dan meningkatkan akuntabilitas jangka panjang.
Di lanskap Aceh, berbagai upaya yang terus berjalan menunjukkan bahwa mewujudkan industri sawit yang bertanggung jawab membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Kemajuan jangka panjang bergantung pada kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan para pelaku rantai pasok untuk menerjemahkan komitmen NDPE menjadi implementasi nyata di lapangan.
Forum Bisnis Lokal NDPE Aceh dapat diselenggarakan berkat dukungan Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) dari SECO Economic Cooperation and Development melalui Program Leuser–Alas–Singkil River Basin (LASR), yang diimplementasikan oleh YHT-EF dan Swisscontact, serta mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh.
Inisiatif ini juga merupakan bagian dari aksi kolektif yang lebih luas, yaitu program lanskap Aceh. Program ini diimplementasikan oleh Yayasan Hutan Tropis dengan dukungan pendanaan dari Earthworm Foundation, yang berkolaborasi dengan Hershey, Mars, Nestlé, ADM Cares, Avril Group, Colgate-Palmolive, The Clorox Company, General Mills, Givaudan, dan Fuji Oil, serta diperkuat melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lokal lainnya.