Masyarakat di wilayah Kalimantan Timur, Indonesia memperkuat kemampuan dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui program Sustainable Living Village (SLV), Apical dan Yayasan Hutan Tropis (YHT)-terafiliasi sebagai pelaksana kegiatan Earthworm Foundation (EF) di Indonesia, bekerja sama dengan mitra lokal untuk dapat menindaklanjuti peringatan dini melalui aksi nyata di lapangan.
Pemantauan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya potensi titik api. Namun, untuk mengetahui lokasi titik api dan menjangkaunya dengan waktu yang tepat merupakan dua hal yang berbeda.
Sebagian jalan di Desa Tepian Makmur, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, memiliki kondisi yang kurang memadai dengan medan yang sulit , sehingga dapat menghambat tim saat menindaklanjuti peringatan dini dari satelit. Sayangnya, ketika tim tiba di lokasi, terkadang api sudah padam, sementara pihak yang melakukan pembakaran bisa jadi telah meninggalkan lokasi.
“Tantangan yang sering kami hadapi adalah kondisi jalan yang buruk dan rute menuju lokasi yang terkadang sulit ditemukan. Keterlambatan dalam menerima informasi juga menjadi hambatan,” jelas Teguh, Koordinator Program Lapangan Kalimantan Timur, Yayasan Hutan Tropis (YHT) – Earthworm Foundation (EF).
Selain penyerahan SK, empat Kelompok Tani Hutan (KTH) termasuk KTH Wana Makmur mendapatkan bantuan pengembangan perhutanan sosial sebesar 50 juta Rupiah yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan operasional KTH dan pengembangan usaha yang sudah dilakukan di wilayah masing-masing.
Pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi perhatian di wilayah ini. Api dapat merambat melampaui area yang hendak dibakar, merusak hutan, mengancam mata pencaharian, serta menimbulkan kabut asap yang membahayakan masyarakat sekitar.
Pemantauan melalui citra satelit membantu mengidentifikasi potensi titik api dan perubahan tutupan lahan. Namun, peringatan saja tidaklah cukup untuk mencegah adanya kebakaran. Informasi tersebut perlu segera diverifikasi dan ditindaklanjuti di lapangan. Bagi masyarakat yang tinggal paling dekat dengan wilayah rawan, kesiapan untuk merespons dapat membuat perbedaan yang berarti.
Ketika Masyarakat Menjadi Garda Terdepan
Pada 14 September 2026, sebanyak 35 orang berkumpul di Balai Desa Tepian Makmur untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan pencegahan serta penanganan awal karhutla.
Kegiatan ini difasilitasi melalui kolaborasi Apical, YHT-EF, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bengalon, dan Pemerintah Desa Tepian Makmur. S peserta yang terlibat terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, petani, serta anggota relawan Peduli Api Desa Tepian Makmur.
Para peserta mempelajari bagaimana cara mengenali tanda-tanda awal kebakaran, mengoperasikan peralatan pemadam, membuat sekat bakar untuk membantu membatasi penyebaran api, serta mengambil tindakan awal ketika terdeteksi potensi kebakaran.
Pelatihan ini memperkuat upaya desa dalam mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk melalui kegiatan sosialisasi dan pemasangan spanduk imbauan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menjaga wilayah Desa Tepian Makmur agar terbebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Melalui sosialisasi ini, kami mengajak masyarakat, terutama para petani, untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Kami juga memperkuat peran relawan setempat agar selalu siap siaga melakukan penanganan cepat jika muncul titik api,” ujar Suharto, Kepala Desa Tepian Makmur.
Pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko dan mengambil langkah awal yang tepat, sebagai pelengkap pemantauan satelit dan upaya tim di lapangan.
Mencari Alternatif Pembukaan Lahan Tanpa Membakar
Pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada cara kita merespons ketika kebakaran terjadi,
tetapi juga perlu adanya pemahaman mengapa penggunaan api dilakukan dalam pengelolaan lahan.
Dalam pelatihan tersebut, Abdul Mutalib, Polisi Kehutanan di KPHP Bengalon, memperkenalkan beberapa alternatif praktis untuk mengelola lahan tanpa pembakaran terbuka.
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukanadalah memanfaatkan limbah biomassa, seperti sisa vegetasi dan bahan organik lainnya, alih-alih membakarnya secara terbuka.
Melalui proses yang disebut pirolisis, bahan organik dipanaskan dalam pasokan oksigen terbatas menggunakan tungku sederhana. Proses ini dapat menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat, termasuk briket arang sebagai bahan bakar alternatif, asap cair yang dapat dimanfaatkan dalam pengendalian hama, hingga kompos untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah.
Dengan memanfaatkan limbah secara lebih optimal, praktik seperti ini dapat mengurangi pembakaran secara terbuka sekaligus dapat membuka peluang sumber pendapatan bagi masyarakat.
Peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai teknik penyiapan lahan tanpa api. Beberapa di antaranya adalah memotong vegetasi secara manual di lahan yang sebelumnya telah dibuka serta menanam tanaman dalam barisan atau jalur sehingga tidak seluruh area perlu dibersihkan.
Meski pelatihan ini memperkenalkan sejumlah alternatif, penerapannya dalam jangka panjang akan bergantung pada sejauh mana praktik tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat, baik dari segi kemudahan, biaya maupun kesesuaiannya dengan kondisi setempat.
Membangun Ketangguhan Lebih dari Sekadar Satu Kali Pelatihan
Pelatihan pada bulan September lalu merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat penghidupan masyarakat sekaligus melindungi lanskap di sekitarnya. Sejak 2024, Apical dan YHT-EF menjalankan program Sustainable Living Village (SLV) di tiga desa di Kalimantan Timur, yaitu Tepian Makmur, Tepian Indah, dan Tepian Langsat.
Program yang berlangsung hingga 2029 ini mengintegrasikan pengembangan masyarakat dengan perlindungan lingkungan. Kegiatannya mencakup patroli hutan, penandaan batas kawasan konservasi, penanaman pohon lokal, serta dukungan terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Salah satu pencapaian penting terjadi pada 28 Februari 2026, ketika Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Makmur menerima izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 127 hektare yang diserahkan secara resmi oleh Menteri Kehutanan.
Izin tersebut memberikan landasan hukum bagi kelompok untuk mengelola kawasan hutan yang ditetapkan sekaligus menjadi langkah penting dalam mengembangkan agroforestri sebagai sumber pendapatan alternatif.
Berbagai upaya ini mencerminkan pendekatan perlindungan hutan yang lebih menyeluruh, yaitu dengan mendukung masyarakat melalui pengetahuan, sarana, dan peluang yang dibutuhkan untuk mengelola lanskap tempat mereka menggantungkan hidup.
“Melalui program Sustainable Living Village, kami ingin menghadirkan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dengan memperkuat kapasitas mereka dalam menjaga lingkungan dan menghadapi risiko di sekitarnya,” ujar Agus Wiastono, CSR Manager di Apical.
“Pencegahan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kesiapan masyarakat, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, KPHP Bengalon, YHT-EF, dan masyarakat setempat,” tambahnya.
Dari Kesiapsiagaan Menuju Aksi Berkelanjutan
Upaya di Tepian Makmur tidak berhenti pada satu kali pelatihan saja. YHT-EF bersama para mitra berencana melanjutkan kegiatan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat , sebelum memfasilitasi pelatihan serupa di desa-desa dampingan lainnya yang juga menghadapi risiko karhutla.
“Kami juga berencana memfasilitasi pelatihan serupa di desa-desa dampingan lainnya yang menghadapi risiko karhutla. Harapannya, upaya ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan semakin siap dalam mencegah serta melakukan penanganan awal karhutla,” ujar Bahrun, Manajer Program Kalimantan Timur di Yayasan Hutan Tropis (YHT) – Earthworm Foundation (EF).
Bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan, pencegahan kebakaran membutuhkan kemampuan lebih dari sekadar deteksi titik api. Upaya ini juga bergantung pada pengetahuan lokal, keterampilan praktis, ketersediaan peralatan, serta kerja sama antara berbagai pihak yang berperan dalam menjaga lanskap.
Di Tepian Makmur, berbagai langkah ini menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih siap melindungi hutan, menjaga mata pencaharian, dan merawat lingkungan tempat mereka tinggal.